Ely Walimah Wakili Indonesia di Forum Parlemen ASEAN

SUMEDANG – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PKS, Ely Walimah, S.K.M., M.Si, menjadi salahsatu peserta dari delapan orang yang mewakili Indonesia, dalam agenda ‘Memperkuat Dimensi Parlementer dari Kemitraan UE/ASEAN dalam Langkah Strategis dan Tepat Waktu’ yang digelar Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

KAS sendiri, merupakan sebuah yayasan politik dari Republik Federal Jerman, yang sejak tahun 1968 telah secara aktif memberikan kontribusi kepada kerjasama dan pemahaman internasional dengan program-program dan proyek-proyeknya di lebih dari 100 negara dan salahsatunya Indonesia.

Dalam kegiatan yang digelar secara Zoom Meeting pada Jumat (21/5/2021), Ely Walimah yang duduk di Kursi Komisi I DPRD Sumedang itu, berkesempatan mengikuti Diskusi Meja Bundar dengan Sekretaris Jenderal Parlemen Eropa, Klaus Welle.

Disebutkan Ely, Klaus Welle sebagai pembicara menyampaikan hasil penelitian mengenai persiapan dan peningkatan kapasitas tentang dimensi parlementer. Salahstunya, harus adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara parlemen, pemerintah dan juga universitas. Ketiga ranah ini, harus berkontribusi untuk menyiapkan para legislator, dan spesifiknya adalah perempuan. 

“Karena suara perempuan sampai saat ini belum memenuhi untuk Indonesia. Belum bisa memenuhi sampai 30 persen. Kenapa? Jadi kemarin itu (zoom) hanya ekspose beberapa hasil penelitian, bagaimana dan seperti apa, sharing di beberapa negara,” katanya.

Di ASEAN seperti di Kamboja, lanjut Ely, disampaikan dalam Zoom, bahwa prosesnya sama. Mereka di negara ASEAN lain seperti Filipina dan juga Vietnam, sudah demokrasi dan parlementarinya sudah mulai dewasa pada SDM-nya.

“Mereka, ketika berbicara kapasitas legislator itu, benar-benar ada sebuah link. Mereka sudah berjalan. Nah kita di Indonesia belum. Kemarin juga perwakilan dari Institut Paramadina untuk Reformasi Pendidikan yang diwakili Djayadi Hanan, juga menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan juga strateginya. Dan salahsatunya betul, ada peran perguruan tinggi dan sebagainya,” jelas Ely Walimah.

Hal ini juga diakui Ely, memang belum dilakukan. Seperti di Kabupaten Sumedang saja, belum melakukan sinegi dengan universitas.

“Kalau berbicara politik, berarti ada ada partai politik yang mempersiapkan. Kemudian ranah yang eksekutif di parpol, berarti KPU. Nah KPU ini sendiri, harusnya bersinergi dengan university. Kita ada Unpad dan sebagainya,” tambahnya.

Ely menyampaikan juga, sebelum menggelar Zoom Meeting ini, dirinya sempat mengikuti FGD antara Indonesia dengan Jerman. Saat itu, membahas mengenai pembinaan politik parlemen perempuan agar tidak begitu saja keberadaanya. Namun, harus diciptakan dan dibina.

“Proses pembinaan dan pendidikan harus terstruktur dan terukur, jadi kontinu, tidak sebatas sekali dan sudah. Jadi ada kurikulumnya. Kemarin juga saya sampaikan seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya kenapa Ely menjadi salahsatu peserta dalam agenda ‘Memperkuat Dimensi Parlementer dari Kemitraan UE/ASEAN ’ yang digelar KAS, Ely pun tidak tahu secara pasti. Hanya saja jauh sebelumnya, Ely pernah mendapat undangan se-DKI dan Jawa Barat, sebagai aleg perempuan.

“Tidak tahu pertimbangannya apa. Tapi waktu itu, saat periode pertama (Ely) dalam undangan itu menceritakan mengenai isu-isu terkait anak dan perempuan. Yang saya lihat, yang saya rasakan di lapangan seperti apa, itu saya sampaikan,” sambungnya.

Utamanya, lanjut Ely, dirinya sering kali menyentuh mengenai kesehatan dan reproduksi. Menurutnya, kedua hal ini perlu adanya kebijakan agar dapat mempermudah pelayanan kepada anak dan juga perempuan.

“Contohnya gini, waktu itu saya menceritakan, waktu di Tanjungwangi saat bimbingan kebidanan itu ada yang bercerita, bahwa untuk melahirkan harus ada yang ditandu, itu karena demografisnya terjal. Karena ada yang tidak bisa diakses dengan beberapa mobil. Nah, itu bukan hanya di Tanjungwangi saja, di beberapa daerah dapil dua, banyak yang seperti itu. Infrastruktur yang belum bagus dan sebagainya saya sampaikan,” katanya.

Menurut Ely, hal seperti ini harus menjadi sasaran dalam membuat kebijakan agar terselesaikan masalahnya. Sehingga pelayanan reproduksi untuk masyarakat khususnya pada anak dan perempuan, dapat terakses dengan baik.

Hal ini juga, disampaikan Ely saat menghadiri FGD antara Indonesia dengan Jerman. Disebutkan Ely, untuk melahirkan kebijakan tepat guna kebutuhan masyarakat, salahsatunya harus terstruktur dan terukur. Dari sana, Ely mendapat kembali undangan untuk mengikuti agenda yang digelar Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Sehingga karena KAS yang sudah terfokus pada pembinaan dan pendidikan, tinggal dibenai pada bagian kurikulumnya. Nantinya, lanjut Ely, saat kontestasi pileg, kandidat perempuan sudah siap.

“Jadi jangan sampai menjadi hanya pelengkap saja, pelengkap kuota (aleg perempuan). Tapi harus menjadi representasi dan partisipasinya jelas,” tutupnya. (**)