Realisasi Anggaran Minim, Rahmat Juliadi Desak Pemkab Sumedang Segera Cairkan Anggaran Covid-19
PKS SUMEDANG, Fraksi PKS — Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang drg. Rahmat Juliadi, M.H. Kes mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang agar lebih serius lagi memperhatikan para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.
Anggota Komisi III itu mengatakan, sampai saat ini para Nakes Covid-19 itu belum mendapatkan hak selayaknya. Padahal, kata Rahmat, Nakes Covid-19 adalah pihak yang paling depan dalam penanganan pasien Covid-19 secara langsung.
Terlebih saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Sumedang meningkat bahkan angka harian mencapai 150 orang lebih berikut kematian yang tinggi. Bahkan banyak nakes yang terpapar Virus Corona itu saat menjalankan tugas.
Rahmat mengaku prihatin, melihat Nakes Covid-19 bekerja siang-malam. Menurutnya, jika ASN 100persen WFH (Work From Home/Bekerja dari Rumah), maka para nakes tidak pernah merasakan apa yang namanya WFH.
“Selama satu tahun lebih mereka WFO (Work From Office/Bekerja dari Kantor) bahkan di 20 hari ini mereka terus meningkatkan pelayanannya, bahkan di luar jam kerja sekalipun. Saya sangat menghargai upaya Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 ini. Tapi tolong perhatikan saudara kita di layanan kesehatan, mereka kelelahan, berihan haknya ,saya sedih sekali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rahmat menuturkan, pihaknya meminta Pemkab Sumedang segera mengakselerasi dukungan anggaran penanganan Covid-19, baik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas maupun insentif untuk para nakes yang sudah dianggarkan.
Yang mana, kata Rahmat, hingga sampai belum terserap secara optimal. Sedangkan, berbagai pusat pelayanan kesehatan saat ini sudah tidak berdaya secara maksimal.
Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, BTT untuk penanggulangan Covid-19 dengan pagu anggaran Rp67.857.431.880 baru terealisasi 7.732.924.532, ditambah ada yang dalam proses pertanggal 7 Juli 2021 untuk Dinas Kesehatan Rp4.2 miliar.
“BTT tersebut termasuk untuk bidang kesehatan dan cadangan insentif nakes pada RSUD dan bantuan sosial tunai. Untuk insentif nakes dan bantuan sosial belum ada realisasi,” jelasnya.
Kemudian, dukungan vaksinasi, anggaran di Dinas Kesehatan dengan Pagu Rp13.414 miliar realiasainya baru Rp40 juta lebih.
Dampak ekonomi dalam bentuk berbagai kegiatan pada SKPD dengan pagu Rp10.298 miliar, belum juga terserap karena proses pelaksanaan pekerjaan masih berjalan.
“Insentif nakes pada Dinkes dengan pagu Rp15 miliar belum direalisasi. Tempat pelayanan kesehatan Covid-19 baik di RSUD maupun di puskesmas-puskesmas sudah hampir colap. Jumlah tempat tidur untuk perawatan sudah penuh, bahkan IGD di RSUD sempat ditutup sementara, harus ada dukungan anggaran untuk mengoptimalkannya,” katanya.