Tiga Catatan Penting Fraksi PKS Untuk Tangani Banjir Cimanggung
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang, memberikan catatan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Cimanggung.
Sebagaimana diketahui, beberapa hari terakhir, Kabupaten Sumedang dilanda hujan lebat, akibatnya, beberapa titik di Kecamatan Cimanggung mengalami banjir. Yang terparah, sejak setahun terakhir adalah banjir lumpur di Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung yang menewaskan 2 orang, pada hari Sabtu (17/12).
Ketua Fraksi PKS Sumedang, Iwan Nugraha, menyebutkan, untuk mengatasi banjir di Cimanggung harus diawali pembenahan di hulu sungainya terlebih dahulu. Yaitu dengan cara menerapkan program satu jiwa satu pohon. Sebuah program penanaman pohon disekitar hulu sungai yang ada di Kecamatan Cimanggung.
“Cimanggung merupakan daerah pegunungan, diapit 2 gunung, gunung geulis dan kareumbi,” jelas Iwan kepada Humas Media saat ditemui di lokasi Banjir Sawahdadap, Selasa (20/12).
Ia menjelaskan, 30 hingga 40 persen area pegunungan di Cimanggung rusak, untuk itu perlu digalakkan gerakan penanaman pohon. Sedangkan, Desa Cihanjuang dan Desa Sukadana merupakan dataran rendah. Jadi, jika di dataran tinggi nya tidak dijaga kelestariannya, maka dampaknya, daerah itu akan selalu terkena banjir.
“Seperti halnya banjir Sawahdadap kemarin, itu diakibatkan dari hulu sungai terjadi longsor di kaki gunung geulis,” katanya.
Tentunya, kata Iwan, di daerah tersebut memerlukan penghijauan dengan cara menanam kembali pohon di area gundul.
Selanjutnya, kata Iwan, Pemda jangan sembarangan mengeluarkan ijin pendirian bangunan, baik perumahan maupun pabrik. Untuk itu, masalah ijin ini perlu ditertibkan, harus benar-benar melihat dampak lingkungannya.
“Perijinan yang tidak mengindahkan lingkungan hidup. Pendirian perumahan asal-asalan, pembangunan pabrik diatas gunung, tentu ini akan merusak lingkungan,” katanya.
Terakhir, Iwan menilai, sungai Cimande posisinya seperti ‘buntut beurit’ (ekor tikus, red). Artinya, dari Cimanggung-Sumedang, lebar sungai lumayan besar, akan tetapi, ketika memasuki wilayah Kabupaten Bandung (perbatasan Rancaekek), lebar sungai semakin kecil.
Tentunya, hal ini membuat aliran air ketika hujan besar akan terganggu. Dampaknya, ketika dari Sumedang air besar, sampai di Bandung tidak muat, akhirnya air tumpah melebar kemana-mana yang mengakibatkan banjir.
“Harus ada penataan drainase Sungai Cimande. Harus ada pelebaran badan sungai, karena di Rancaekek ada penyempitan,” katanya.
Tentunya, hal itu, menurut Iwan, harus ada kerjasama antara Pemda Sumedang dan Kabupaten Bandung, karena aliran sungai Cimande melewati dua wilayah itu.
Selain itu juga, kata Iwan, penanggulangan banjir dan longsor itu harus merupakan pola konservasi air secara integral dari hulu sampai hilir.
“Juga karena aliran sungai itu kewenanganya di BKSDA Pemprov Jabar, maka harus ada komunikasi sinergis dan intensif dengan Pemerintah Provinsi,” kata Iwan.
