Rahmat Juliadi : Kesehatan di Sumedang Terancam Lumpuh serta Colaps

TANJUNGSARI – Anggota DPRD Sumedang Rahmat Juliadi mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang harus segera disikapi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah.

“Hingga kini sudah berada pada tahap yang sangat menghawatirkan, jumlah kasus harian dalam 2 pekan terakhir melonjak sangat tajam hingga lebih dari 150 orang/hari, dengan jumlah keseluruhan yang terkonfirmasi positif sudah lebih dari 6 ribu orang, dan yang meninggal dunia lebih dari 150 orang, dan jumlah ini belum memberikan gambaran yang sebenarnya, karena jumlah yang sebenarnya bisa jauh lebih banyak dari yang terlaporkan. Apalagi jumlah test yg dilakukan oleh Pemda Sumedang masih jauh dari standar yang telah di tetapkan oleh WHO,” ucap Rahmat.

Menurutnya, Positifity rate, atau rata-raya yang positif dari sample yang di periksa sampai saat ini mencapai 48% lebih, artinya dari setiap 100 sample yang diperiksa ada sekitar 48 orang lebih yang positif. Dengan semakin massivenya pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemeriksaan atas permintaan sendiri ( aps) maka lonjakan kasus covid 19 di Kabupaten Sumedang akan terus menanjak, dimana puncaknya menurut para ahli epidemiologi bisa di terjadi di akhir bulan Juli sampai Oktober ini.

“Kasus meninggalnya, seorang ASN/CPNS pegawai Disparbudpora yang terkorfirmasi positif covid19 yang sedang melakukan isolasi mandiri hari kemarin, merupakan tamparan keras bagi Pemda Sumedang. Betapa tidak, almarhum adalah seorang CPNS yang sedang mengikuti Diklat, harus melakukan isolasi mandiri di tempat kostnya yang tidak jauh dari RSUD karena terkonfirmasi positif covid19, almarhum merupakan pasien waiting list yg harus segera dilakukan perawatan di RSUD karena gejalanya sudah memberat setelah sebelumnya menghubungi PSC 119,” katanya.

Politikus Partai PKS menjelaskan, dalam penanggulangan Covid 19 ini Pemda Sumedang selalu mempublikasikan keberadaan PSC 119, yang konon siap siaga 24 jam, yang ternyata PSC 119 ini hanya mempunyai 2 unit ambulace dan Jumlah personil tenaga kesehatan yang bisa dihitung dengan jari, dimana cakupan PSC 119 ini untuk seluruh kabupaten sumedang yang meliputi dari 26 kecamatan, 270 desa dan 7 kelurahan.

“Masyarakat yang mengubungi PSC 119 dalam sehari bisa ratusan orang, dari ujung barat sampai timur sumedang, dan daftar waiting list atau antrian pasien yang harus segera dirawat di RSUD Sumedang melului PSC 119 sudah cukup banyak (bisa lebih dari 30 orang) dimana kondisi pasien sudah mengalami gejala sedang, berat sampai sangat berat yang saat ini berada di tempat isolasi mandiri masing masing,” ucapnya.

Sedangkan jumlah Bed atau tempat tidur yang dimiliki Kabupaten Sumedang, kata ia, hanya ada sekitar 700 bed (dari 3 RS yaitu RSUD, RS Pakuwon dan RS Harapan Keluarga) saat tidak sedang pandemi saja jumlah tersebut sudah sangat kurang, karena idealnya Rumah Sakit di Sumedang memiliki satu tempat tidur untuk 1000 penduduk.

“Kalau saat ini jumlah penduduk Sumedang sekitar 1,2 juta jiwa, maka sedikitnya pada saat keadaan normal saja RS di sumedang idealnya memiliki sekitar 1200 tempat tidur. Apalagi saat pandemi seperti sekang ini, BOR atau Bed Occupancy Ratio yakni prosentasi tingkat pengunaan tempat tidur di RS saat ini mencapai 85% lebih. Padahal jumlah pasien non covid 19 pun sangat banyak yg membutuhkan perawatan di RS,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rahmat, Pemda Sumedang pun menyediakan tempat yang disebut RTS (rumah titirah simpati) yang menggunakan gedung asrama haji di komplek Pusdai Sumedang, RTS pun sering dipublikasi kan sebagai tempat isolasi dan perawatan sementara pasien2 covid 19 yg bergejala sedang, yang juga menunggu antrian di rawat di RS. Akan tetapi, kondisi dilapangan juga sangat memprihatinkan dengan sangat minimnya SDM baik medis maunpun non medis juga sarana medis dan sarana-sarana lainnya, sedangkan Tenaga Kesehatan dan alat-alat kesehatan yang ada di sarana kesehatan yang ada saat ini jelas tidak mungkin dimobilisasi ke RTS, karena di sarana kekehatan saat ini juga sangat kekurangan.

“Di sisi lain, tenaga kesehatan, baik medis paramedis maunpum tenaga kesehatan yang lain sudah banyak sekali yang terpapar covid 19 (sudah ratusan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya), dari mulai yang bergejala ringan sampai berat, sebagian besar mereka melakukan isolasi mandiri dan sebagian lainnya juga ada yang di rawat di RS, yang memyebabkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat terganggu,” tambahnya.

Kendati demikian, kejadian bebarapa hari yang lalu IGD RSUD dan RS Pakuwon tutup (sementara), beberapa polklinik di RSUD tutup (sementara), dan ini berakibat fatal, yang mengakibatkan banyak pasien covid maupun non covid yang terlantar karena tidak bisa tertangani. Bahkan ada pasien yang mengalami kecelakaan lalulintas dengan luka terbuka dan darah yang terus mengalir, harus kembali dan mencari perawatan di tempat perawatan lainnya, sampai akhirnya mendapatkan pelayanan di puskesmas Conggeang yang jaraknya cukup jauh dari RSUD. Sedangkan para tenaga kesehatan yang masih sehat pun, saat ini kondisinya sudah mulai kelelahan.

“Pemerintah daerah akhirnya melibatkan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, untuk melakukan perawatan pasien pasien covid19, padahal jelas jelas puskesmas bukan kompetensinya untuk melakukan perawatan covid-19, (karena sebetulnya fungsi puskesmas lebih ke arah promotof preventif dan hanya sedikit kuratif), dengan segala keterbatasan yang ada di puskesmas, baik ruangan yang tidak representatif. Alat kesehatan yang sangat terbatas, dan SDM. Kesehatan yang minim.
Padahal disisi lain Puskesmas pun harus tetap harus melakukan pelayanan rutin, baik pasien pasien rawat jalan maun program program rutin puskesmas lainnya, bahkan sekarang ditambah dengan target pelaksanaan vaksinasi covid 19, yang terus digenjot, melakukan testing dan tracing yang mempunyai riwayat kontak dengan yang positif covid, pemantauan pasien yang sedang melakukan isoman, serta edukasi masyarakat yg masih rendah pemahamannya tentang covid19,” sebutnya.

Akibatnya, kata Rahmat, SDM puskesmas semakin kelelahan dan mulai banyak yang terpapar dan kalau kondisi ini terus di biarkan, bisa terjadi banyak tenaga kesehatan yang terkapar. Belum lagi puskesmas saat ini harus membantu melakukan pemulasaraan jenazah covid 19 yang tidak tertangani di RS karena kekurangan tenaga pemulasara jenasah.
Sedangkan anggaran yang ada puskesmas sangat minim, karena Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak kunjung turun, sudah lebih dari 6 bulan. Padahal kebutuhan kebutuhan dilapangan dari mulai APD, bahan medis habis pakai, dan operasioanal yang lainnya sangat bergantung dari anggaran BOK itu.

“Akhirnya ada sebagian Puskesmas yang meminjam dana talang bahkan menggunakan dana pribadi. Tenaga kesehatan itu, jangankan untuk dapat insentif penanganan Covid19, baik dari APBN maupun APBD, uang pribadinya juga ada yang terpakai minimal untuk operasional menjalankan tugas-tugas ke lapangan. Demikian juga kondisi anggran di RSUD yang mana pendapatan RSUD mengalami penurunan dratis, serta klaim pembayaran dari BPJS yang belum dibayarkan yang jumlahnya sangat besar, yang mengakibatkan stok obat obatan di RS semakin menipis dan operasional lainya menjadi terganggu,” ujarnya.

Menurutnya, kodisi tersebut menggambarkan sistem pelayanan kesehatan di Sumedang terancam lumpuh, dan menuju colaps kalau pemerintah daerah tidak segera melakukan langkah stategis cepat dan tepat.

“Betul saat ini pemda Sumedang sudah melakukan upaya-upaya untuk menaggulangi permasalahan ini semua, melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, melakukan monitoring dan lain sebagainya, akan tetapi kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Pemda harus segara melakukan tindakan cepat dengan menyiapkan sarana dan pra sarana yang memadai di sarana kesehatan terutama RSUD dan puskesmas-puskesmas dengan tempat perawatan. Membuat SOP dan alur penangan covid19 yg terintegrasi, antara tiga Rumah Sakit yang ada, PSC 119, RTS, fasilitas kesehatan swasta serta puskesmas dengan leading sektor nya Dinas kesehatan di bawah komando lansung kepala daerah. Segera mengalokasikan Anggaran yang memadai dari alokasi dana penaggulangan covid 19 (BTT) yang sudah di bahas bersama dengan DPRD, yang alokasi anggarannya cukup besar. Terus melakukan koordinasi lintas sektor dengan semua stakeholder yang ada di kabupaten Sumedang secara kontinyu, dan tidak segan turun langsung ke lapangan melihat setiap perkembangan yang ada,” katanya.

Terakhir, lanjut ia, Pemda segera melakukan rekrutmen relawan covid19 baik dari kalangan medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya atau bahkan masyarakat / non medis yang siap membantu dalam misi kemanusiaan di Sumedang ini. Untuk relawan tenaga medis dan para medis, bisa berkoordinasi dengan Dinkes Prov Jabar, lembaga pendidikan yang mempunyai jurusan kesehatan, seperti Unpad, Unjani, Unisba, Maranatha, beberapa Poltekkes Akper dll. Juga masyarakat umum yg siap menjadi relawan pemulasara jenanah dan petugas pemakaman jenazah covid19

“Semoga dengan langkah langkah strategis cepat dan tepat yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Sumedang, kondisi sistem pelayanan kesehatan di Sumedang tidak menjadi lumpuh atau colaps,” tutupnya.